Minggu, 12 Februari 2017

Inilah Penampakan 10 Truk Tersapu Material Pasir di Kali Bebeng Magelang

MAGELANG, TRIBUNJATENG.COM -- Sebanyak 10 truk yang terjebak banjir lahar hujan di lokasi penambangan pasir, di Kali Bebeng, Cawang Kulon, Kemiren, Srumbung, Kabupaten Magelang, berhasil dievakuasi secara keseluruhan, pada Jumat (28/10).
Dari informasi yang dihimpun oleh Tribun Jogja, proses evakuasi dilakukan sejak pagi hari, mulai pukul 07.00-15.00, dengan melibatkan kurang lebih dua unit alat berat, serta mengerahkan tenaga manual dari para sopir dan penambang, yang jumlahnya mencapai 150.
Sejumlah truk tampak terjebak lumpur lahar hujan, sehingga tidak dapat bergerak sedikitpun, Kamis (27/10/2016) sore.
"Ya, 10 truk sudah berhasil dievakuasi dengan aman dan lancar. Namun, hampir seluruhnya mengalami kerusakan yang cukup parah, terutama di bagian body dan casis," jelas Kapolsek Srumbung AKP Suwidodo.
Setelah berhasil dievakuasi, deretan truk langsung diusahakan untuk dibawa turun oleh masing-masing sopirnya.
Adapun 10 truk tersebut adalah AA 1956 EK yang dikemudikan Nur Rokhim, warga Tempuran; AD 1394 LJ, Yudi Utoro, warga Srumbung; H 1984 DC, Wempi, warga Srumbung.
Kemudian, H 1491 QG, Rusmani, warga Semarang; H 1320 TC, Alex, warga Salam; AA 1977 CB, Sabar, warga Ngluwar; AA 1820 CB, Harmanto, warga Srumbung; AB 9082 EC, Supriyanto, warga Jumoyo; H 1809 CD, Romadon, Kendal; serta AA 1372 AH, Sulis, warga Ngablak.
Sejumlah penambang pasir masih melakukan aktivitas di kali Bebeng, Srumbung dan sungai-sungai yang berhulu pada gunung Merapi, Sabtu (9/3). Meskipun sebelumnya banjir lahar hujan melanda wilayah tersebut dan nyaris menghayutkan tiga buah truk. BPBD menghimbau agar aktivitas di alur sungai tetap siaga dan mewaspadai banjir lahar hujan.

Terpisah, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko, memberi pernyataan terkait kejadian tersebut. Meski masalah penambangan pasir selalu lekat dengan problem lingkungan, ia mengatakan, bahwa penataan harus dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, bagaimanapun juga, mereka yang tertimpa musibah harus tetap mendapat pertolongan.
"Jadi, kita tidak boleh menggabaikan salah satu, semuanya harus kita cakup. Apa boleh buat, yang menambang kan juga rakyat kita. Tapi, kedepannya, soal lingkungan tentu harus ditata lebih baik, jangan sampai terabaikan," katanya.
Heru menambahkan, perkara penataan lingkungan memang tidak akan mudah terselesaikan, serta dibutuhkan kajian yang komperhensif. Walau begitu, menurutnya, problem tersebut dapat dipahami, karena saat ini masih berada dalam masa transisi, terkait perijinan yang dulunya ditangani oleh kabupaten masing-masing, kini dilimpahkan pada provinsi.
"Kami sedang berusaha membentuk kelembagaannya, supaya penanganan masalah tersebut dapat lebih efektif," tukasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menandaskan bahwa potensi banjir lahar hujan susulan di sekitaran Gunung Merapi masih tergolong tinggi, sehingga dampaknya tidak bisa disepelekan begitu saja.
Hal tersebut dikarenakan, material piroklastik produk erupsi Gunung Merapi selama Oktober-November 2010 silam, diperkirakan masih tersisa sekitar 20-25 juta meter kubik di puncak dan lereng Gunung Merapi. Dengan semakin meningkatnya curah hujan, maka potensi banjir lahar hujan juga turut meningkat.
Sutopo menjelaskan, sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi dari arah tenggara, selatan, barat daya, barat, hingga barat laut meliputi Kali Woro, Kali Gendol, Kali Kuning, Kali Boyong, Kali Bedog, Kali Krasak, Kali Bebeng, Kali Sat, Kali Lamat, Kali Senowo, Kali Kringsing, dan Kali Apu masih memiliki potensi terjadi banjir lahar hujan.
Di samping itu, ia mencakui, adanya penambangan memang telah mengurangi besaran banjir lahar hujan, karena di beberapa sungai dan sabo telah kosong pasir. Begitu juga dengan dasar sungai yang sudah ditambang, sehingga saat terjadi banjir, aliran lahar hujan akan mengisi ruang yang kosong tersebut dengan sendirinya.
"Tetapi, masyarakat serta penambang pasir, tetap kami himbau untuk meningkatkan kewaspadaannya. Terutama yang berada di sekitaran Gunung Merapi, hendaknya senantiasa memperhatikan kondisi cuaca. Jika hujan deras di bagian hulu, hendaknya aktivitas penambangan tidak dilakukan di sekitar sungai," pungkasnya. (Tribunjogja)

Kamis, 29 Desember 2016

Enam Truk Penambang Pasir Tertimbun Longsor Lereng Merapi





TRIBUNJATENG.COM, MAGELANG- Tebing lereng Gunung Merapi setinggi 50 meter di Dusun Cawang Kulon, Desa Kemiran, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, longsor, Sabtu (19/3) dini hari. Enam truk milik penambang pasir pun tertimbun material longsor.
Pada saat kejadian, truk-truk itu berada di bawah tebing untuk dipakai membawa pasir dari Kali Bebeng. Suara longsor terdengar bergemuruh dari atas tebing. Puluhan orang, baik penambang dan pengemudi truk, lari untuk menyelamatkan diri. "Beruntung tidak ada korban jiwa," kata seorang relawan Merapi, Arif.
Medan yang terjal dan sulit dijangkau membuat warga maupun relawan kesulitan mengeluarkan truk-truk tersebut. Mereka terpaksa mengeluarkannya secara manual menggunakan alat-alat sederhana. Dari enam yang tertimbun itu, tiga unit tertimbuntotal, sedangkan tiga masih terlihat rangkanya. Truk-truk itu diketahui milik enam petambang yang berasal dari Kecamatan Srumbung dan Salam.
Longsor juga terjadi di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Sebanyak dua rumah tertimbun tanah yakni milik Mahfudin warga Dusun Pladen, Desa Jebengsari dan Sohirun warga Desa Krasak.
Kepala Dusun Pladen, Sujak, mengatakan, longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah mereka. Selain kerugian materil, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.(kompas.com/antara)

Kamis, 17 November 2016

Warga Keberatan Jalan Desa Jadi Jalur Tambang


TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Puluhan warga Pedukuhan Bleberan dan Sawahan ramai-ramai datang ke Balai Desa Banaran Kecamatan Galur, Kamis (17/11/2016).
Merasa tidak terima dengan pemanfaatan jalan desa sebagai jalur tambang pasir, warga tersebut datang dan ditemui Kepala Desa Banaran, Haryanto.
Di ruang kepala desa, selain warga juga hadir ikut memediasi adalah Camat Galur, Latnyana.
Sementara pertemuan antara warga, Kepala Desa Banaran, dan Camat berlangsung, puluhan warga lainnya terlihat duduk-duduk menunggu di luar ruangan.
Warga Bleberan, Sarwanto, ditemui usai pertemuan itu mengatakan selama ini warga sudah bergotong-royong menguruk jalan desa agar lebih keras dan nyaman dilalui warga.
"Tapi kok belakangan malah dimanfaatkan truk penambang, lewat begitu saja tanpa kulonuwun," kata Sarwanto.
Warga tidak terima karena untuk memperkeras jalan desa di wilayah itu mereka sudah mengeluarkan dana kas pedukuhan Rp 8,5 juta.
Dana warga tersebut semula untuk membeli pasir dan batu. Rencananya, warga akan meratakannya sehingga akses desa itu lebih nyaman.
"Kami tidak keberatan, tapi semestinya ada komunikasi dan rembukan dulu. Kami pertanyakan apa ada sosialisasi dan kesepakatan soal kontribusi perusahaan tambang itu," lanjutnya.
Bagaimana pun, bagi warga keberadaan armada tambang pasir yang melewati jalur desa akan berdampak pada lingkungan.
Sebab itu, jika sejauh ini belum ada kesepakatan, warga berharap truk tambang tidak melewati jalan desa itu.
Keluhan warga yang diterima Kepala Desa Haryanto dan Camat Latnyana itu berakhir tanpa kesimpulan.
Satu-satunya kesepakatan, rencananya pihak desa akan mendatangkan perwakilan perusahaan tambang pasir tersebut untuk bertemu warga pada Jumat (18/11/2016).
Kepala Desa Banaran, Haryanto, mengatakan status jalan yang dimaksud adalah jalan desa.
Menurutnya, jalan itu merupakan jalan umum dan boleh dimanfaatkan siapa pun asal tidak menyalahi aturan hukum.
"Pemerintah provinsi sebenarnya juga sudah merencanakan pembuatan jalur tambang.
Sementara bisa memanfaatkan jalan desa asal tidak menguasai jalan," katanya.
Kades pun menilai masalah itu hanya kesalahpahaman. Lagi pula, truk tambang yang melewati jalur desa juga wajib menyesuaikan kapasitas muatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Camat Latnyana mengatakan inti permasalahannya karena warga merasa tidak diajak berembuk soal pemanfaatan jalan desa sebagai jalur tambang itu.
"Besok kami undang dari perusahaan. Kalau diizinkan, berarti warga memang harus dilibatkan," kata Camat. (*)

Sabtu, 05 November 2016

RAZIA KLATEN Sehari, 148 Truk Galian C Ditindak



Solopos.com, KLATEN — Sedikitnya 148 truk pengangkut material galian C ditindak aparat gabungan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satlantas Polres Klaten pada Rabu (26/10/2016).
Razia akan dilanjutkan hingga Jumat (28/10/2016). Tak hanya diberi surat tilang, truk yang mengangkut material melebihi berat yang diizinkan (tonase) wajib menurunkan kelebihan muatan di lokasi razia.

Kasi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Dishub Klaten, Wagiya Gambir, mengatakan razia digelar di Sub Terminal Karang, Delanggu, selama 24 jam per hari. “Razia kami lakukan dengan tim gabungan dari Dishub dan Satlantas Polres. Razia dilakukan selama 24 jam per hari terbagi dalam tiga sif,” jelas dia saat dihubungi Solopos.com, Rabu.
Wagiya menjelaskan dari razia Rabu pagi hingga sore petugas memeriksa 215 truk galian C. Dari jumlah itu, ada 148 truk yang ditindak dengan perincian 101 truk ditindak petugas Dishub sedangkan 47 truk ditindak Satlantas.
“Alasan tindakan beragam seperti uji KIR mati, SIM pengemudi tidak berlaku, serta kelebihan tonase,” kata dia.
Ada delapan truk galian C yang kelebihan tonase dan langsung diminta menurunkan kelebihan muatan di Sub Terminal Karang Delanggu. “Untuk yang diminta menurunkan kelebihan muatan kami lihat kelebihannya seperti apa. Kalau masih pada taraf toleransi ya kami persilakan, kalau sudah overload, ya kelebihannya itu harus diturunkan,” jelas dia.
Kelebihan muatan yang diturunkan boleh diambil dalam kurun waktu 24 jam sejak penindakan. Jika tak segera diambil, material galian C yang diturunkan di sub terminal bakal dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum di desa-desa.
Kepala Dishub Klaten, Purwanto Anggono Cipto, mengatakan razia dilakukan untuk menertibkan truk galian C yang melintas di Klaten. “Jika muatannya melebihi batas tonase langsung diberi surat tilang dan diminta menurunkan kelebihan muatannya,” kata dia.

Minggu, 28 Agustus 2016

DISTRIBUTOR PASIR MERAPI DAN PROGO ,BATU, SPLIT, SIRTU YOGYAKARTA, SLEMAN, SOLO, KLATEN.

 UD.MATERIAL ALAM
(087739890990)
Jual Material alam pasir, batu kali, split untuk wilayah Yogyakarta, Klaten, Solo dan sekitarnya.
Harga yang kami tawarkan tentunya bersaing dan kualitas yang baik, untuk pasir bisa pesan pasir dari kali progo ataupun dari merapi tergantung selera anda.
Kami hanya melayani pesanan muatan truk, bisa pesan per rit ataupun kubikasi, untuk fast respon pesanan bisa call atau sms kami di  
087739890990
motto kami : Murah, cepat, dan berkualitas

Minggu, 07 Agustus 2016

Sebuah Truk Penambang Pasir Terjebak di Tengah Sungai Progo

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Sebuah truk penambang pasir, di Sambing Tiga , Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Bantul, terjebak di tengah sungai akibat luapan sungai progo.
Kejadian ini berawal ketika sejumlah truk dari arah barat sungai (Kulonprogo), hendak melintas ke arah timur (Srandakan, Bantul).
Namun tiba-tiba debit sungai progo naik, sehingga salah seorang truk tak bisa melintas, dan terjebak di tengah-tengah sungai.
"Tadi kejadiannya jam 07.00 pagi, awalnya muncul tiga truk dari arah barat mau ke timur. Pas mau menyebrang dari barat, itu airnya belum naik. Tapi waktu udah di tengah-tengah sungai, tiba-tiba airnya naik," cerita Suharmadi, salah seorang penambang pasir di di wilayah tersebut, Senin (18/7/2016).

Minggu, 03 Juli 2016

KPK Diminta Selidiki Sumber Pasir untuk Pembangunan Pulau Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap tidak cukup apabila hanya menyidik proyek reklamasi Teluk Jakarta sebatas pada suap pembahasan Raperda reklamasi. 

  Alat berat digunakan untuk menyelesaikan proyek Pulau G Reklamasi Teluk Jakarta di Muara Angke, Jakarta, Selasa (5/4). Izin reklamasi Pulau G yang sudah keluar kini tengah menjadi subjek gugatan di PTUN Jakarta. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Menurut pengacara publik dari LBH Jakarta Tigor Hutapea, KPK juga perlu melihat darimana asal usul pasir yang digunakan untuk membangun pulau reklamasi berasal.
"Karena daerah asal pasir yang digunakan itu juga terjadi konflik sosial," kata Tigor saat diskusi bertajuk "Masih Perlu reklamasi ?" di Jakarta, Sabtu (16/4/2016).
Ia mengatakan, LBH Jakarta pada 2011 lalu telah mendapat laporan dari masyarakat Pesisir Lontar, Kabupaten Serang, Banten, atas persoalan penambangan pasir laut di kawasan tersebut. Advertisment

"Masyarakat mengadu bahwa pasir laut mereka disedot beribu-ribu ton. Kemana pasir ini? Dari hasil investigasi temen-temen, ternyata pasir itu untuk pembangunan Pulau C dan D," ujarnya.
Tigor menambahkan, Gubernur Banten Rano Karno seharusnya dapat membawa persoalan ini ke ranah hukum. Sebab, kasus penambangan pasir laut itu telah memberikan dampak sosial yang buruk bagi masyarakat.