KULONPROGO - Puluhan pelaku usaha tambang galian C mendatangi Pemkab Kulonprogo untuk meminta pelibatan dalam proses pembangunan bandara New Yogyakarta Internatoional Airport (NYIA), Selasa (7/11).
Mereka juga meminta agar potensi lokal Kulonprogo diprioritaskan dalam proses pembangunan bandara, baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
Puluhan pelaku usaha tambang yang tergabung dalam Gerbang Bintang Selatan tersebut menggelar orasi di depan Kantor Bupati. Beberapa orang perwakilan kemudian dipersilakan masuk beraudiensi dengan Bupati di Ruang Rapat Bupati sekaligus bertemu dengan Anggota Komisi V DPR RI, Idham Samawi, yang sedang melakukan kunjungan reses.
Salah satu perwakilan Gerbang Bintang Selatan, Yusron Martofa mengatakan, Gerbang Bintang Selatan merupakan perkumpulan para penambang yang mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai ketentuan, agar bisa berpartisipasi dalam pembangunan bandara.
“Namun kenyataannya kami menghadapi kendala yang luar biasa. IUPyang kami ajukan ke Pemda DIYbelum juga turun,” katanya. Dalam proses pembangunan bandara saat ini, seperti land clearing atau pembersihan lahan dan pekerjaan lain di lapangan, pihaknya belum dilibatkan secara maksimal.
Bahkan material urugan untuk pembangunan bandara saat ini didatangkan dari Purworejo. “Keterlibatan masyarakat, untuk memaksimalkan potensi lokal dalam pembangunan bandara baik SDA maupun SDM kami harapkan bisa diimplementasikan ke lapangan,” katanya.
Perwakilan lain, Toni Hari Prasetya berharap pengambilan material urug dari Purworejo untuk penyiapan lahan bandara tersebut dihentikan. Karena secara legalitas tambang di sana juga belum berizin. Selama ini dalam sehari pengambilan material urug dari Purworejo menggunakan 80 armada truk berkapasitas 24 kubik.
32 Pengajuan
Menurutnya, dari Gerbang Bintang Selatan ada 32 pengajuan IUP di wilayah Kecamatan Kokap dan Temon, namun yang rencananya akan turun izin baru sekitar enam.
Pihaknya berencana mendatangi Gerai Pelayanan Dinas PU dan ESDM DIY untuk menanyakan IUPyang mereka ajukan. “Yang jelas kami akan ke ESDM DIY untuk menindaklanjuti belum keluarnya IUP Kulonprogo,” imbuh Koordinator Gerbang Bintang Selatan, Nasib Wardoyo.
Menanggapi hal itu, Idham Samawi menyatakan, persoalan pengadaan tanah urug sudah disampaikan kepada pihak PT Angkasa Pura I dan PT Pembangunan Perumahan (PP). “Jangan sampai warga Kulonprogo jadi penonton,” katanya. Hal senada disampaikan Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo. Pihaknya akan membantu mendorong percepatan proses izin IUP di Pemda DIY.
Terkaiat persoalan tanah urug yang didatangkan dari Purworejo, menurut Hasto, hal itu perlu dibicarakan bersama. Terutama terkait kebutuhan, berapa yang bisa dipenuhi dari Kulonprogo, dan waktunya cukup atau tidak.
Sementara itu Project Secretary Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura I, Didik Tjatur mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PT PP agar memberdayakan potensi lokal termasuk untuk tanah urug.
www.suaramerdeka.com